Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan
Hindia Belanda. Pada
masa itu De javasche Bank, NV didirikan
di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto
Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang
monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta
terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.
Bank-bank yang ada itu antara lain:
1.
De Javasce NV.
2.
De Postspaarbank.
3.
Hulp en Spaar
Bank.
4.
De Algemene
Volkskrediet Bank.
5.
Nederlandsche
Handelsmaatschappij (NHM).
6.
Nationale
Handelsbank (NHB).
7.
De Escompto Bank
NV.
8.
Nederlansch
Indische Handelsbank
Di samping itu, terdapat pula bank-bank
milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara
lain.
1.
NV. Nederlandsch
Indische Spaar En Deposito Bank
2.
Bank Nasional
Indonesia.
3.
Bank Abuan
Saudagar.
4.
NV Bank Boemi.
5.
The Chartered Bank
of India, Australia and China
6.
Hongkong &
Shanghai Banking Corporation
7.
The Yokohama
Species Bank.
8.
The Matsui Bank.
9.
The Bank of China.
10.Batavia Bank.
Di zaman kemerdekaan, perbankan di
Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda
dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal
kemerdekaan antara lain:
1. NV. Nederlandsch
Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April
1941 dengan kantor pusat di Bandung
2. Bank Negara
Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI
'46.
3. Bank Rakyat
Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De
Algemene
Volkskrediet Bank atau Syomin Ginko.
4. Bank Surakarta
Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
5. Bank Indonesia di Palembang tahun
1946.
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun
1946 di Medan.
7. Indonesian Banking
Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun
1946.
9. Bank Dagang
Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan
Bank Pasifik.
10. Bank Timur NV di Semarang berganti
nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun
1949.
Di Indonesia, praktek perbankan sudah
tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di
Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan
juga Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Masing-masing bentuk lembaga bank
tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.
Bank Pemerintah
Melalui Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan
penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun
1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data
statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral.
Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik
untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan
Semesta Berencana , selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan
kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu
bank dengan nama Bank Negara
Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam, yang
saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang
baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh
Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai
bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah
lahirnya struktur baru Bank Berdjoang ini menjadikan :
Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II;
Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III;
Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan
Bank Tabungan Negara menjadi Bank
Negara Indonesia Unit V.
Akan tetapi tidak semua bank pemerintah
berhasil diintegrasikan ke dalam Bank
Berdjoang yakni Bank
Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini
terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu
menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu
mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan
bank-bank lainnya.[5][6] Massie
beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri
untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara,
Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan
Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan
anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan
Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui
kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke
dalam BNI.
Bank Swasta
Pada tahun 1965 pemerintah hendak mengabungkan seluruh bank swasta atau bank asing dalam Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank penghimpun dan penyalur dari semua dana-dana
progresif di sektor swasta dan alat-alat yang dapat dipergunakan Pembangunan Semesta
Berencana dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh
Presiden Republik Indonesia.
Sejarah Bank
Pemerintah
Sebagaimana
diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara
yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958,
pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya
pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi
Daya) selanjutnya pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan
Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan
(BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII).
Berikut ini akan
dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:
- Bank Sentral
- Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor
1.
Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21
Tahun 1968.
2.
Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor
Indonesia.
- Bank Negara Indonesia (BNI '46)
- Bank Dagang Negara(BDN)
- Bank Bumi Daya (BBD)
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang
Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor
Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun
1999.
Tujuan jasa perbankan
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia
Tujuan jasa perbankan
Jasa bank sangat
penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa
perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia
mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan,
dan kartu kredit.
Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang
hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
Kedua, dengan
menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank
meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila
peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa
adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat
memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak
memiliki dana pinjaman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar